tribuntimes - Buntut lalai nya penanganan kemanan pada aksi demo yang menyebabkan sembilan korban jiwa memberikan dampak untuk langkah Presiden Prabowo untuk reformasi Polri. Langkah kontroversi mantan Presiden Jokowi ketika menunjuk Jendral Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri memberikan tanda tanya besar dalam masyarakat. Pasalnya penunjukan Listyo Sigit sebagai Kapolri pada masa pemerintahan Jokowi telah menyalahi prosedur dengan melangkahi seniornya di kepolisian. Hal seperti ini tentunya sangat berbahaya dan pasti akan memicu kecemburuan pada tingkat senior Listyo Sigit yang menunggu posisi tersebut. Pengangkatan sebagai Kapolri harusnya dilakukan secara struktural dan bertahap bukan hanya keputusuan sepihak Presiden saja, diketahui Listyo melompati empat angkatan. Tentu jika ini dibiarkan terjadi secara terus menerus dan tidak cepat untuk mengambil keputusan akan berdampak bahaya dalam struktur Polri. Masyarakat menuntut untuk segera dilakukan reformasi dalam struktur kepemimpinan Polri, Mengingat banyaknya kasus yang tak terselesaikan ketika di pimpin Listyo. Presiden Prabowo Subianto merespon dengan mengundang tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana Presiden yang didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam hasil pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyetujui untuk membentuk Tim Reformasi Kepolisian dan membetuk tim independen mengusut kericuhan pada demonstrasi.

Terbentuknya Tim Reformasi Kepolisian Oleh Presiden Prabowo Subianto

Setelah pertemuan dengan beberapa tokoh di masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan yang disampaikan. Sedikitnya ada dua usulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden, pertama adalah pembentukan tim reformasi kepolisian dan pembentukan tim investigasi independen. Pantauan kondisi dalam pertemuan antar sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil menghasilkan susana khidmat yang terjalin antara kedua pihak. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pendapat bahwa menurut mereka harus dilakukan evaluasi didalam tubuh kepemimpinan Polri dibawah Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menurut perwakilan Gerakan Nurani Bangsa evaluasi dalam Kepolisian harus segera dilakukan mengingat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pihak Kepolisian Indonesia. Dalam masa kepemimpinan Listyo Sigit banyak sekali kasus didalam tubuh Polri termasuk tewasnya 135 nyawa di Kanjuruhan. Setelah itu terjadi juga kasus Jendral bintang 2 yang menembak ajudannnya tepat di kediaman Jendral tersebut. Setelah itu terdapat juga Jendral bintang 2 yang ketauan mengedarkan atau menggelapkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5kg.

Bursa Calon Kepemimpinan Polri Selanjutnya

Setelah menguatnya isu akan terjadi reshuffle kepemimpinan Polri setelah sebelumnya Presiden telah melakukan reshuffle di Kabinet Merah Putih. Kini sorotan tajam tertuju pada pergantian Kapolri yang mana jabatan tersebut sudah dipegang Listyo Sigit sejak 27 Januari 2021. Selama empat tahun kepemimpinan Listyo Sigit banyak sekali kasus kontroversial yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga kepercayaan terhadap Polri menurun. Kontroversi yang menimpa tubuh Polri mulai dari kriminalisasi Lagu Sukatani, penembakan ajudan, penggelapan barak bukti narkoba, hingga backing judol Indonesia. Menguatnya isu pencopotan Kapolri menimbulkan dua kandidat kuat dari Jendral bintang 3 yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan Polri. Nama pertama muncul adalah Wakapolri saat ini Komjen Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasum atau Inspektur Pengawasan Umum Polri. Untuk nama kedua sebagai kandidat ialah Komjen Suyudi Ario Seto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Kedua Jendral bintang tiga berprestasi ini menunjukan komitmen nya untuk maju sebagai Kapolri selanjutnya yang siap untuk membenahi struktural Kepolisian. BACA JUGA ARTIKEL SEBELUMNYA : Runtuhnya Dominasi Geng Solo Pada Pemerintahan Prabowo